peraturan pengadaan tanah. Pengadaan tanah pada prinsipnya dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. peraturan pengadaan tanah

penyerahan hasil. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WIIayah. Bagian Ketiga: Persiapan Pengadaan Tanah 16 – 26 Part Three: Land Acquisition Preparation Bagian Keempat: Pelaksanaan Pengadaan Tanah 27-47 Part Four:. Nomor. Tahapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pengadaan tanah menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak rangka pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 06/2017 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Perpres ini juga menegaskan, pengadaan tanah bagi pembangunan yang dilaksanakan oleh badan usaha swasta, dilakukan langsung dengan cara jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yang disepakati oleh pihak yang berhak dengan badan usaha swasta. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (5) Pendanaan pengadaan tanah yang tidak dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah Di dalam PMDN No. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034); 2. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan. PP ini merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang di dalamnya terdapat 7 Bab dan 143 Pasal dan Penjelasan. PP ini merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang di. peraturan-peraturan lain yang mengatur pengadaan tanah juga harus dilakukan untuk pembangunan demi kepentingan umum atau kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022. Peraturan Perundang-undangan. Karena anggaran bangunan belum disetujui, Pengguna Barang mengusulkan kembali pengadaan bangunan pada tahun 2023 untuk RKBMN TA 2025 dan disetujui. Law. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah. Judul. Pengadaan tanah yang dilakukan Pemerintah Daerah seringkali terbentur dengan tahapan pengadaan tanah yang sangat panjang dan memakan waktu, padahal seringkali tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah T. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. Judul. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. 36/2005 terdapat beberapa. 06. Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “UU Pengadaan Tanah”), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum yang. Pengadaan Tanah. setkab. Artikel. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pasal 6 (1) Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran. (2) Panitia pengadaan tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. 3. pu. PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI SJDI HUKUM PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012. Peraturan MenKeu No 13 Tahun 2013 - Biaya Operasional dan. Modul I ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari konsep, pengertian, unsur, prinsip-prinsip dan tujuan pengadaan tanah, sehingga proses belajar-. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memiliki turunan peraturan pelaksanaan tingkat kementerian yaitu Permen ATRKBPN Nomor 19 tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanan PP 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 19 Th 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Permen ATR/Ka BPN tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. Untuk itu dibentuk suatu lembaga pengadaan tanah. untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik - 3 - Indonesia Nomor 6093) diubah, dan Ketentuan Pasal 2. persiapan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi. Penilai Pertanahan Detail Unduh Dokumen BERLAKU Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tipe : PP Tanggal : 29/04/2021 Badan Bank Tanah Detail Unduh. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Tipe Dokumen. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK. bahwa tanah merupakan salah. Selasa, 26 Januari 2021 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,. Pengadaan tanah ikut Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya Perpres 12 tahun 2021 ? Di pasal 61. tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. "Apabila lokasi pengadaan tanah masuk dalam kawasan hutan, maka akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan ketentuannya akan diatur dalam peraturan turunan," tegas Himawan. Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-Undang. PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. III . , hlm. Pengadaan Tanah (PP 19/2021 Pasal 88, Pasal 116, Pasal 132 Ayat 5, Pasal 139 ayat 4) Amanat PP 19/2021 Peraturan Menteri ATR/Ka BPN tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. RKBMN Pengadaan Tanah dan Bangunan Gedung Kantor (kasus 1). Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: T. pembangunan kepentingan umum . Lampiran SPP-LS untuk pembayaran pengadaan tanah sesuai dengan pasal 42 ketentuan tersebut. Peraturan ini mencabut : - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK. Pengadaan tanah di Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. 0. Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. T. Direktorat Jenderal. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2017. Kanwil BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. E. Nomor. Judul. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN. Latar Belakang. ABSTRAK: bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik. Menimbang : a. 6 Tahun 2015 – Cont’d Pendanaan Pengadaan Tanah oleh Badan Usaha dibayar kembali oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan/atau. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bisnis. 65 Tahun 2006, yaitu pengadaan tanah. go. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 4. 4/2020 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Permen ATR/BPN No. Tanah. Dasar hukum pajak yang dikenakan kepada penjual, yakni PPh, adalah Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. 2 Penyediaan Anggaran Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah, dituangkan dalam dokumen penganggaran,. 71 Tahun 2012 menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden RI No. 1120, kemendagri. 66/2020. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen. peraturan pengadaan tanahdapat tercapai seperti yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu “Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan guna meningkatkan kesejahteraandan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjaminmenetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Mengingat : 1. Pengadaan Tanah pada Kawasan Hutan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Sektor Migas FIRMAN MUNTAQO, SRI TURATMIYAH,BAGOES MAHENDRA JAYA, MACHDUM SATRIA Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PP: Nomor: 19: Tahun: 2021: Nama Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM: Pemrakarsa Terjemah Resmi:. 12 3. U. 672 , 2021 k emen -atr/bpn . 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan peraturan turunan guna melaksanakan PP tersebut. 31. 32. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang Dalam kasus Wadas, kebijakan yang memungkinkan konflik struktural terjadi adalah peraturan tentang pengadaan tanah yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. go. Judul. 40 Thn 2014, Kedua oleh Perpres No. 07. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya sebagaimana dimaksud. Bisnis. (2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan6. Pada Pasal 2 Bab II tentang Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) disebutkan bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan dengan. Pra Persiapan Pengadaan Tanah adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum tahap persiapan pengadaan tanah guna memastikan kesesuaian dokumen perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi ekspose rencana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, verifikasi dokumen perencanaan, danPeraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang. Artikel. 06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. 2021/No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum BAB IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Pasal 81 - 139) Bagian. Tipe Dokumen. 39, LN 2023 (102), TLN (6885): 32 hlm. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan. T. tukar menukar; atau c. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Pemrakarsa Terjemah Resmi. Sengketa pertanahan, yakni perselisihan tanah antara orang perseorangan,. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021. 05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 14. bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil; b. Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/2/UK perihal Pelaporan Pemberian Kredit oleh Bank Umum untuk Pembiayaan Pengadaan dan atau Pengolahan Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tempat Penetapan. 8. 32. Kawasan yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia. PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG, Menimbang : a. Jasa Konstruksi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 2020. 2021/NO. bahwa dalam rangka pengaturan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor. hasil. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. wilayah tertentu, pengadaan tanah, pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian tanah dan ekonomi27. berkaitan dengan pengadaan tanah, tidak hanya masalah yuridis semata, akan tetapi berkembang menjadi maslah sosio-kultural dan ekonomi-politik . Pengetahuan yang tercantum di KEMENKEUPEDIA merupakan penerapan. Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. 66/2020. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedomanproses pengadaan tanah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri yang berbeda dari pengadaan barang dan jasa lainnya, misalnya pengadaan konstruksi7. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah menjadi sebagai berikut: Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8. PP No. ID – Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Hal ini mengingat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”) mengatur Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) berwenang melakukan pendaftaran tanah, yang diantaranya meliputi pemberian sertifikat hak atas tanah kepada pemegang hak yang bersangkutan, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. ABSTRAK. Penggugat adalah Pihak yang Berhak terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi: a. ABSTRAK: Menimbang : a. Pengadaan Tanah di Indonesia menurut PP No. – Mencabut Peraturan Presiden Nomor PERPRES 71 TAHUN 2012 – Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor PP 39 TAHUN 2023 ; Jumlah Unduhan: 1336 Kali Unduh:. 43. Asistensi sekaligus Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diselenggarakan oleh Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara tanggal 23 Maret 2021. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan; 3. Tutup. Pasal 3 Pengadaan Tanah skala kecil bagi pembangunan untuk Kepentingan UmumPengadaan tanah, sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Aturan pengadaan tanah ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 000,- (lima miliar rupiah) dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagaimana dasar perhitungan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, tahapan persiapan pengadaan. Anggapan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menggunakan NJOP . Pengadaan Tanah. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah. 06/2020. Keterangan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.